Langgur, Liputan21.com - Berbagai Strategi Dan Upaya Agar Tujuan Percepatan Penurunan Stunting Dapat Dicapai
Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), N.Ubro mengingatkan seluruh Pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) dan jajaran di lingkup Pemda Malra, termasuk para camat dan pihak puskesmas jangan sekali-kali menggunakan dana pembiayaan Stunting untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas ke dalam maupun ke luar daerah untuk kepentingan lain.
Sebaliknya dana ini harus dipergunakan sebaik mungkin, dan tak boleh disalah-gunakan demi mengatasi persoalan Stunting yang digencarkan pemerintah melalui program pencegahan dan penuntasan Stunting di tanah air.
“Yang terpenting penanganan Stunting harus tepat sasaran agar semua usaha dan kerja keras tim dapat berjalan baik. Dan, untuk pencegahan Stunting di Malra, jangan sekali-kali menggunakan pembiayaan Stunting untuk perjalanan Dinas,” tegas Ubro dalam kegiatan upaya penurunan angka Stunting yang digelar di ruang rapat Kantor Bupati Malra, akhir pekan kemarin (7/5/2024).
Pertemuan yang dipimpin Ubro ini berlangsung alot hingga usai.
Dalam keterangannya, Ubro mengatakan, adanya Stunting disebabkan kurangnya asupan gizi bagi bayi dalam waktu lama, sehingga penyakit infeksi berulang, dimana ditandai tinggi badan. Selain itu, kejadian Stunting pada balita juga erat kaitannya dengan status kesehatan ibu saat hamil dan pasca hamil.
Dikatakan, walaupun saat ini mengalami tren penurunan prevelensi Stunting pada balita di Indonesia, namun penurunan ini masih jauh dari harapan berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 sebesar 24,4 persen turun menjadi 21,6 persen di tahun 2022, kemudian turun 21,5 persen sesuai survei kesehatan Indonesia tahun 2023.
“Untuk itu diperlukan berbagai strategi dan upaya agar tujuan percepatan penurunan stunting dapat dicapai,” ujarnya.
“Deteksi dini masalah kesehatan pada ibu hamil dan calon pengantin diharapkan dapat menjadi langkah pertama di tingkat masyarakat yang dilaksanakan melalui Posyandu. Sebagian besar posyandu telah dilengkapi dengan alat antropometri terstandar dan ditunjang dengan kader yang kompeten, gerak pengukuran dan intervensi serentak pencegahan Stunting dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas program. Baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/ kota,” timpal Ubro.
Pj.Sekda Malra ini mengharapkan seluruh Pimpinan OPD terkait, termasuk para camat dan pihak puskesmas berupaya agar semua pembiayaan yang diperuntukan menangani Stunting di wilayah kerja masing-masing semoga dipergunakan sebaik mungkin, tak boleh disalah-gunakan untuk kepentingan yang tak jelas.
Senada dengan penggunaan dana Stunting, Kepala Bapedalitbangda, Clemens Welafubun menegaskan, perjalanan dinas maupun rapat dan sosialisasi tidak termasuk dalam pembiayaan Stunting.
Kata Welafubun, yang termasuk dalam intervensi Stunting adalah yang berkaitan langsung dengan Stunting, baik sensitif maupun spesifik.
“Program sudah ada uang. Sudah ada di OPD masing-masing, tapi ketika program mau direalisasi tidak pada lokus Stunting, itu juga dianggap tidak tepat sasaran. Itulah akar masalah yang kita hadapi saat ini. Akibatnya, tidak capai sasaran. Tugas kami monitoring ketepatan program anggaran terhadap intervensi program itu,” papar Clemens.
Sumber, AL (Kef21)
0 Komentar