Aliansi OKP dan Ormas Maluku Tenggara Menggugat Kebijakan Pj. Bupati Maluku Tenggara
Langgur, Liputan 21.com – Aliansi Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Masyarakat (OKP dan Ormas) di Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari KNPI, HMI, KAMMI, Pemuda Muhammadiyah, FPMM, BKPRMI, FORKOT, dan PC IMM, mengeluarkan pernyataan sikap terhadap kebijakan Penjabat (Pj.) Bupati Maluku Tenggara, Samuel Huwae. Minggu, 5/1/2024
Dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat Bersama Jalan Kayu Manis, Watdek, pada Jumat (tanggal disesuaikan), Aliansi ini menyampaikan berbagai kritik terkait kebijakan kontroversial Pj. Bupati sejak dilantik oleh Pj. Gubernur Maluku pada 30 Oktober 2024.
Tindakan Kontroversial Pj. Bupati
Dalam pernyataan mereka, Aliansi menyebut beberapa tindakan Pj. Bupati yang dinilai tidak mencerminkan netralitas:
1. Pertemuan dengan salah satu Paslon Bupati: Sehari setelah tiba di Maluku Tenggara, Pj. Bupati Samuel Huwae bertemu dengan salah satu pasangan calon Bupati, yang dianggap melanggar prinsip netralitas pejabat publik sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
2. Pergantian Pejabat Tanpa Prosedur: Dalam waktu kurang dari sebulan menjabat, Pj. Bupati melakukan perombakan struktur pemerintahan, termasuk pergantian Camat Kei Besar dan Kei Besar Utara Timur, tanpa konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Tindakan ini memicu klarifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui surat resmi.
3. Pengangkatan Pj. Kepala Ohoi: Pj. Bupati menandatangani SK pengangkatan Penjabat Kepala Ohoi pada 4 November 2024. Kebijakan ini memicu konflik di berbagai Ohoi, seperti penolakan masyarakat, pemalangan fasilitas umum, hingga insiden kekerasan yang berujung korban.
Tuntutan Aliansi OKP & Ormas
Mengingat kondisi yang semakin memanas, Aliansi OKP dan Ormas menyampaikan dua tuntutan utama:
1. Mendesak Menteri Dalam Negeri dan Pj. Gubernur Maluku untuk segera mengevaluasi dan mengganti Pj. Bupati Maluku Tenggara guna mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.
2. Mendesak Polres Maluku Tenggara untuk segera menangkap pelaku pembacokan di Ohoi Selayar, Kecamatan Manyeuw, yang terjadi akibat konflik penetapan Penjabat Kepala Ohoi.
Penegasan Aliansi
Ketua KNPI Maluku Tenggara, Hadi Sofyan Rettob, menyampaikan bahwa Aliansi akan terus mengawal isu ini demi terwujudnya pemerintahan yang netral dan kondusif.
"Kami tidak ingin situasi ini berlarut-larut. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang bisa menjaga stabilitas dan mengutamakan kepentingan publik," tegas Hadi.
Pernyataan ini menjadi alarm bagi pihak berwenang untuk segera mengambil langkah tegas demi menjaga stabilitas di Kabupaten Maluku Tenggara Pasca pemilihan kepala daerah. (Kef)
0 Komentar