Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Hadiri Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi
Langgur ,liputan 21.com – Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, dan Wakil Bupati, Charlos Viali Rahantoknam, SH, M.Kn, menghadiri sekaligus memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi pada Senin (17/3/2025) di Aula Kantor Bupati.
Rapat ini turut dihadiri oleh Forkopimda, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Danyon C Pelopor, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Pimpinan OPD, para camat, serta kepala bagian terkait.
Bupati Tegaskan Efisiensi Anggaran dan Keamanan Ohoi
Dalam rapat tersebut, Bupati Muhamad Thaher Hanubun menyoroti pentingnya efisiensi penggunaan anggaran, khususnya terkait dana desa. Ia menegaskan bahwa semua penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan dan diawasi secara ketat.
"Saya meminta agar anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Jangan sampai ada pemborosan atau penggunaan yang tidak masuk akal. Setiap dana yang dikeluarkan harus bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di setiap ohoi. Ia mengingatkan agar setiap pendatang yang masuk ke wilayah ohoi harus melaporkan diri guna menghindari potensi konflik dan gangguan keamanan.
"Kita semua harus bertanggung jawab dalam menjaga keamanan kampung. Jangan sampai ada pihak luar yang masuk tanpa diketahui dan berpotensi menimbulkan masalah. Mari kita bersatu dan menjaga daerah kita bersama-sama," ujarnya.
Kejari Maluku Tenggara: Dana Desa Harus Transparan
Sementara itu, perwakilan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara menegaskan bahwa pihaknya akan memantau ketat penggunaan dana desa untuk menghindari penyalahgunaan atau praktik korupsi.
"Siapa pun yang menyalahgunakan dana desa akan dimintai pertanggungjawaban. Kami akan bekerja sama dengan Pemkab dan Inspektorat untuk mengawasi realisasi anggaran di setiap ohoi. Jangan ada manipulasi administrasi atau kegiatan fiktif," ujar pihak Kejari.
Selain itu, Kejari juga berencana untuk menjalin kerja sama dalam bentuk MoU (Memorandum of Understanding) dengan Pemkab Maluku Tenggara guna memastikan pengawasan dana desa dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.
Komitmen Pembangunan dan Pelayanan Publik
Dalam rapat ini, Bupati juga mengungkapkan rencana pembangunan sejumlah infrastruktur, termasuk kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara yang baru serta peningkatan layanan publik lainnya.
"Kami akan terus berupaya meningkatkan pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat. Dengan kerja sama semua pihak, kita bisa menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab," tutupnya.
Rapat evaluasi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. (Kef)
0 Komentar